Cara Mudah Memahami Demokrasi

Oleh: Prof. Dr. Thomas Meyer
Abstract:
Untuk Apa Demokrasi?
Demokrasi tidak dapat dimakan. Kalimat inilah yang sering diutarakan oleh lawan demokrasi dan orang-orang yang merasa kecewa dengan hasil yang dicapai oleh demokrasi. Walaupun demikian, kalimat ini pada intinya tidak benar. Mengapa? Demokrasi, jika berfungsi, dapat membantu manusia mendapatkan cukup makanan di daerah di mana mereka pada umumnya tidak mendapatkan makanan sama sekali
Dalam demokrasi rakyat dapat mengganti pemerintah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
Hanya dalam demokrasi terdapat kontrol untuk memastikan agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan mereka sendiri, melainkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Jika mereka tidak menjalankan fungsi ini dan memuaskan warga negara mereka, mereka dapat diganti dengan pemerintah baru pada pemilihan umum selanjutnya untuk menunjukkan kemampuan dan kemauan mereka mengatur negara untuk kepentingan rakyat.
Apa itu Demokrasi?
Demokrasi berarti kedaulatan rakyat. Namun, kalimat abstrak ini tidak dapat menolong negara moderen. Menanyakan pendapat setiap orang sebelum setiap suatu keputusan penting dibuat sangatlah tidak mungkin dalam negara moderen. Oleh karena itu, model demokrasi lain telah mendapatkan tempat di sini, yaitu demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan rakyat memilih wakil-wakil personal maupun partai yang paling mereka percaya untuk mewakili kepentingan mereka
Rakyat memilih wakil-wakil mereka dalam parlemen.
Partai yang mendapatkan suara terbanyak mengirimkan anggota-anggota mereka ke dewan perwakilan daerah dan nasional. Di sini keputusan-keputusan penting suatu negara dibuat. Di sini pula pemerintah dipilih, undang-undang baru dibuat, dan arah politik negara ditetapkan.
Apa itu Pemilihan?
Pada setiap pemilihan umum, semua warga negara dapat memberikan suaranya kepada partai dan kandidat yang paling mereka percaya untuk memecahkan masalah-masalah yang akan muncul di masa mendatang.
Pemilihan yang bebas, adil, dan rahasia adalah dasar demokrasi
Setiap suara warga negara yang berhak memilih secara proporsional menghasilkan distribusi kursi di parlemen. Setiap individu dapat menentukan dengan bebas parti atau kandidat mana yang akan ia pilih. Untuk mencegah seorang pemilih mendapatkan paksaan dalam pengambilan keputusannya, semua suara diberikan dsecara rahasia. Dengan demikian, tidak seorangpun akan disalahkan atau dirugikan karena telah memilih pilihan yang "salah" atau "tidak umum".
Apakah Ada Jenis Kemungkinan Partisipasi yang Lain?
Warga negara tidak hanya dapat mempengaruhi proses politik melalui pemilihan. Dalam berbagai asosiasi, organisasi non pemerintah, kelompoko aksi, dengan bantuan daftar tanda tangan, pernyataan dan rancangan undang-undang, mereka juga dapat mengekspresikan pendapat mereka selama periode legislatif.
Partisipasi warga negara lebih dari sekedar memilih
Suatu pemerintah yang ingin memerintah lebih lama dari sekedar hingga pemilihan selanjutnya tidak akan mengabaikan tekanan publik ini. Mereka juga harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat dalam keputusan sehari-hari
Apa Hubungan Antara Hak Azasi Manusia Dengan Demokrasi?
Hak Azasi Manusia dan Demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya di tempat di mana HAM dilindungi, individu dan kelompok dapat berkembang dengan bebas dan memperkenalkan kepentingan, keyakinan dengan nilai-nilai politik emreka masing-masing ke dalam proses politik. Di negara dimana kekuasaan dikontrol secara demokratis, dibangun juga dasar-dasar yang paling penting untuk menghormati dan mengamankan HAM.
HAM Apa Saja Yang Ada?
Dalam Piagam PBB mengenai Hak Azasi Manusia, ditentukan HAM yang bersifat liberal, politis, sosial, dan budaya:
Kebebasan berkspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang adil, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, termasuk di dalam penjara, hak partisipasi yang sama bagi semua individu, tidak bergantung pada daerah asal, warna kulit, agama, atau pendapatan.
Hak Azasi dalam Konstitusi Republik Indonesia
Konstitusi Republik Indonesia mengandung antara lain hak azasi manusia sebagai berikut:
- Hak untuk hidup
- Hak untuk membangun keluarga
- Hak untuk menentukan nasib sendiri
- Hak atas keadilan
- Kebebasan beragama, berbicara, atas pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, berasosiasi, dan berekspresi
- Kebebasan mendapatkan informasi
- Hak atas kesejahteraan, termasuk jaminan sosial dan kesehatan.
- Kebebasan dari siksaan dan perlakuan merendahkan
Hak-hak kebebasan sendiri, walaupun demikian, tidaklah cukup untuk memungkinkan kehidupan yang layak, penyakit, pengangguran, kemiskinan, usia, dan minimnya pendidikan mempersulit seseorang untuk menjaga hak-haknya dan berjuang untuk kepentingannya. Oleh karena itu, terdapat juga HAM sosial dalam Piagam Hak Azasi Manusia PBB: Hak-hak sosial ini diberikan oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan kesempatan hidup minimum bagi rakyatnya untuk menjamin kehidupan yang manusiawi bagi setiap orang.
Apa Arti Pemisahan Kekuasaan dan Negara Hukum?
Demokrasi bukan hanya sebuah metode keputusan, melainkan juga sistem nilai. Semua manusia memiliki nilai yang sama dan nilai ini tidak dapat diruntuhkan oleh keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. HAM berlaku selalu dan memiliki prioritas di atas politik, bahkan jika HAM tidak terekspresikan atau terkandung dalam konstitusi secara khusus. Parlemen dapat membuat undang-undang baru, tetapi undang-undang tersebut harus tetap berada dalam konteks hak azasi manusia.
Pengadilan independen melakukan kontrol untuk meyakinkan agar negara, yang berarti pemerintah, parlemen, dan administrasi menghormati dan menjalankan hukum dan HAM.
Pengadilan independen dibutuhkan untuk mengontrol hal tersebut. Sebuah pengadilan konstitusional yang independen harus memiliki hak untuk melarang undang-undang dan tindakan politik yang tidak konstitusional. Setiap orang berhak menuntuk pemerintah atau administrasi negara jika haknya dilanggar.
Pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai institusi menghindarkan penyalahgunaan
Pemisahaan kekuasaan adalah hal yang sangat diperlukan dalam setiap demokrasi moderen. Tugas-tugas, pelegitimasian dan kekuasaan pengambilan keputusan oleh badan legislatif (parlemen), eksekutif (pemerintah dan birokrasi), dan judikatif (pengadilan) harus jelas dan ditentukan. Jika kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengimplementasikan, dan mengontrolnya berada dalam satu tangan, maka penyalahgunaan akan sangat mungkin terjadi.
Bagaimana Cara Mendapatkan Persetujuan?
Banyak orang memiliki berbagai pendapat mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Dalam politik tidak selalu ada jawaban yang jelas dan seratus persen benar atau salah. Pluralisme politik merupakan bagian dari demokrasi.
Demokrasi merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang dianggap paling baik akan diterima.
Hanya dalam proses kompetisi cara-cara penyelesaian masalah, gagasan yang dianggap paling baik akan diterima. Akan tetapi dalam kompetisi tersebut, hal yang sangat penting adalah ide atau gagasan yang berbeda-beda itu tidak boleh diangkat dengan cara kekerasan. Harus ada suatu prosedur hukum untuk memperkenalkan ide-ide tersebut ke dalam proses politik.
Berbagai partai, asosiasi, perkumpulan dan media membela solusi masalah yang berbeda-beda. Mereka mencoba meyakinkan orang lain untuk mendapatkan suara mayoritas dan untuk memiliki pengaruh terhadap proses politik.
Solusi konflik yang bersifat non-kekerasan harus menjadi basis bagi pergerakan protagonis.
Apa Saja Tugas-tugas Parlemen dan Pemerintah?
Parlemen dan pemerintah merupakan institusi paling penting dalam demokrasi selain pengadilan yang independen. Rakyat dalam pemilihan yang adil, bebas, dan rahasia memilih anggota perlemen yang bertindak sebagai wakil-wakil mereka.
Parlemen adalah perwakilan rakyat. Ia memilih pemerintah, membuat undang-undang, mengontrol pemerintah dan birokrasi, dan memberikan dorongan penting bagi politik.
Hanya parlemen yang memiliki hak untuk mendiskusikan dan membuat undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah negara. Sementara tugas pemerintah adalah membuat rancangan undang-undang dan menjamin pelaksanaan undang-undang.
Pemerintah harus dipilih oleh suara mayoritas dalam parlemen dan selalu dapat menikmati kepercayaan mereka. Dalam sistem parlementer, parlemen harus memiliki kesempatan untuk menarik pemerintah dan menggantikannya dnegan yang baru, jika mereka kehilangan kepercayaan mayoritas anggota parlemen.
Untuk Apa Dibutuhkan Oposisi?
Mengingat pemerintah dipilih oleh parlemen, dalam sistem parlementer, terdapat kerja sama yang dekat antara mayoritas anggota parlemen dengan pemerintah. Pada umumnya, mereka merupakan anggota partai yang sama. Oposisi dalam parlemen menentang kedua kekuatan ini. Oposanlah yang pada dasarnya mengontrol pemerintah. Oleh karena itu sangat penting bahkan bagi kelompok minoritas dalam parlemen untuk memiliki hak kontrol sendiri.
Demokrasi yang kuat membutuhkan oposisi yang kuat.
Untuk kontrol yang efektif dibutuhkan waktu bicara yang cukup dalam debat parlemen, hak untuk memaksa pemerintah menjawab pertanyaan di depan umum, hak untuk membentuk komisi penyelidikan jika terdapat anggota parlemen yang dicurigai bertindak ilegal atau amoral, serta hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan agenda parlemen. Hanya oposisi dengan hak-hak yang cukup yang dapat bertindak sebagai kontrol yang efektif terhadap pemerintah.
Apa Itu Desentralisasi?
Di negara-negara besar dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup bersama dan dimana kondisi di berbagai daerahnya cukup berbeda, terdapat variasi cara penyelesaian masalah. Pada umumnya masyarakat suatu daerah tahu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jika keputusan-keputusan tertentu dapat dibuat pada tingkat daerah atau lokal, maka kondisi-kondisi khusus daerah tersebut dapat diperhatikan secara optimal. Jika kebijakan nasional diharapkan mencerminkan rakyat dari semua daerah, mereka juga harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan tingkat nasional.
Pada umumnya, daerah lebih tahu mengenai masalah-masalah mereka. Jika kebijakan nasional diharapkan mencerminkan seluruh kelompok etnik dan daerah, mereka juga harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan nasional.
Dalam sebagian besar negara, tingkat nasional memiliki kompetensi dalam bidang kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, dan ekonomi negara. Dewan kota atau dewan komunitas membuat keputusan mengenai pemnbangunan kota dan komunitas dimana kondisi daerah sangat dikenal.
Di dalam negara-negara dimana persamaan semua kelompok ditentukan dari tingkat nasional, ketidakpuasan dan upaya menuju otonomi akan bermunculan. Kesatuan suatu negara hanya dapat dijamin, jika perbedaan antar daerah tidak ditekan, melainkan dilihat sebagai kekayaan.
Apa Itu Partai?

Partai politik, jika diorganisasikan dengan cara demokratis dan berdasar pada masyarakat sipil, adalah elemen terpenting dalam demokrasi. Mereka merupakan pusat karena dua alasan:
Partai menggabungakn berbagai kepentingan dalam masyarakat dan merubahnya menjadi program politik yang kongkret.
Hanya partai yang dapat memenuhi fungsi penggabungan kepentingan dan nilai yang berbeda-beda yang ada di dalam masyarakat dan merubahnya menjadi agenda dan program politik yang kongkret.
Di satu pihak, program-program suatu partai harus memperhatikan kepentingan umum karena mereka juga ingin menarik pengikut sebanyak mungkin. Sementara di lain pihak, mereka mencerminkan pendapat kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat.
Partai adalah mediator antara pemerintah dengan rakyat.
Partai berdasar pada kehidupan politik masyarakat sipil dan juga terwakili dalam institusi-institusi negara, parlemen, dan pemerintah
Jadi mereka berfungsi sebagai organ penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Mereka merubah kebutuhan masyarakat menjadi aksi politik kongkret dan pemerintah serta parlemen dan menjelaskan serta mencari pembenaran atas tindakan pemerintah dan parlemen kepada masyarakat.
Partai mengorganisasikan diri secara demokratis.
Fungsi-fungsi in hanya dapat dipenuhi, jika partai juga mengorganisasikan diri mereka secara demokratis. Dalam suatu partai, anggota menentukan sendiri dengan suara mayoritas program dan kandidat mereka. Demokrasi dalam partai dan tindakan yang sama bukanlah suatu kontradiksi. Jika proses pengambilan keputusan bersifat demokratis, para anggota dapat diyakinkan secara efektif untuk menghormati dan mewaikili suara mayoritas partai mereka. Partai pengikut yang hanya mengkultuskan seorang pemimpin otoriter, tidak dapat menancapkan akarnya ke dalam masyarakat.
Apa Peran Masyarakat Sipil?
Dalam Negara hukum yang demokratis terdapat kebebasan berorganisasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk bergabung dengan organisasi dan asosiasi dan mewakilkan kepentingan sosial, budaya, daerah, dan ekonomi mereka. Perkumpulan, asosiasi dagan, asosiasi lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, kelompok aksi, dan lain-lain membela hak anggotanya atau untuk tujuan lain yang diwakilkan kepada mereka
Kemungkinan-kemungkinan bertindak sebagai organisasi sipil
1. Mereka dapat mempengaruhi anggotanya untuk memilih dengan sikap tertentu
2. Mereka dapat mencoba mempengaruhi opini publik
3. Mereka dapat melobi pemerintah atau parlemen
4. Mereka dapat melalui anggota mereka yang duduk dalam partai mempengaruhi pembuatan keputusan di dalam partai.
Sebuah demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa warga negaranya. Warga negara harus diberi informasi yang cukup mengenai sistem politik mereka, pembuatan keputusan politik dan kemungkinan-kemungkinan yang ada bagi mereka untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Apa gunanya memiliki hak untuk memilih, jika rakyat tidak tahu banyak mengenai partai-partai yang ada dan tidak seorangpun pergi ke tempat pemilihan? Apa gunanya kemungkinan-kemungkinan berpartisipasi dalam kehidupan politik, jika tidak seorang pun menggunakannya? Apa gunanya hak kontrol, jika tidak seorang pun ingin mengontrol pemerintah?
Demokrasi hanya dapat bertahan, jika terdapat cukup kaum demokrat. Tanpa sejumlah individu yang cukup, yang tahu mengenai institusi dan kemungkinan yang dapat diraih demokrasi, yang meyakini demokrasi dengan kepala dan hati mereka dan yang memberi demokrasi kehidupan dengan komitmen mereka.
Oleh karena itu, sangatlah penting bagi sekolah, media massa, perkumpulan, dan asosiasi untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Namun, sikap demokrasi sebenarnya telah dipelajari di dalam keluarga dan lingkungan persahabatan. Di sini keputusan dapat dibuat secara demokratis. Setiap orang dapat mempromosikan dan berpartisipasi dalam demokrasi.